Kabid Humas Polda Jatim: Usai Pilkada Serentak 2015, Kasus Bawaslu Digelar

9 Kabid Humas n SudamiranTribratanewsJatim.com: Kasus dugaan penyimpangan dana hibah APBD Provinsi Jatim tahun 2013 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur akan dilanjut kembali usai Pemilukada serentak 2015.

Lanjutan penyidikan pada tiga komisioner Bawaslu itu masing-masing berinisial SF, SS, dan AP. Mengingat berkas penyidikan pada tiga tersangka sudah masuk dalam tahap 1 atau P-19. Sebelumnya, penyidik sudah melimpahkan 4 anggota Bawaslu yakni AM, GS, IY dan MK ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kasusnya sudah disidangkan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes RP Argo Yuwono mengatakan, penyidik Subdit III Tindak Pinada Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jatim sudah mengagendakan kelanjutan perkara Bawaslu setelah Pemilukada. “Nah kapan kepastiannya tergantung dari pimpinanan. Apakah setelah penetapan Bupati terpilih atau bagaimana,”kata Argo, Rabu (9/12/2015).

Dalam kelanjutan penyidakan kasus penyimpangan dana hibah, penyidik hanya minta petunjuk dari JPU. Karena berkas perkara sudah dilimpahkan tinggal menunggu petunjuk dari jaksa. “Apa yang kurang akan dilengkapi oleh penyidik,” lanjutnya.

Apakah dalam penanganan ini tiga tersangka SF, SS, dan AP akan ditahan? “Untuk urusan penahanan, penyidik yang bisa menilai,” ujar Argo Yuwono.

Informasinya, tidak ditahannya 3 tersangka terkait dengan Pemilukada dan itu permintaan dari Bawaslu Pusat. Pertimbangannya, saat itu sudah masuk dalam Pemilukada, sehingga tidak mengganggu keamanan dan pendistribusian logistik dan penanganan calon.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf yang saat itu menjabat, minta pada Bawaslu Pusat untuk mengganti 3 komisioner yang terkena masalah. Namun permintaan itu masih digodok dan hingga kini ketiga tersangka masih aktif di Bawaslu Jatim.

Modus operandi, penyimpangan dana hibah yakni merubah RAB tanpa persetujuan pemberi hibah, melaksanakan kegiatan dan pengeluaran uang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengeluaran tidak didukung dengan bukti yang sah dan tidak menyetorkan Silpa dan rekayasa dokumen kontrak.

Selain itu, juga dokumen pembayaran pengadaan barang dan jasa serta dokumen dokumen maupun uang senilai Rp 520.959.200.

Dalam kasus ini melibatkan 10 tersangka antara lain berinisial AM, GS, IY dan  MK, ini berkas perkaranya sudah P21 dan tahap 2. Sedang tersangka lain berinisial SV, SS dan AP tahan 1. Sementara yang sudah dilakukan pemberkasan melibatkan tersangka FF, AS dan RB.
Kasus itu mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 62.859.996.294.

Sedangkan keuangan Negara yang dapat diselamatkan sebesar Rp 29.826.626.825. Sementara jumlah anggaran yang digunakan Rp 4.837.731.605.  (mbah heru)

Foto: Kabid Humas Polda, Korban RP Argo Yuwono didampingi Kasubdit Tipikor, AKBP Sudamiran

Tipikor Polda Jatim Selamatkan Uang Negara Rp 29 Miliar

7 SudmiranTribratanewsJatim.com: Luar biasa, tindak pidana korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jatim, yang dikomandani oleh AKBP Sudamiran berhasil menyelesaikan 91 dari 169 kasus korupsi yang diterima laporan polisi. Meskipun penyidik korupsi ditarget oleh Mabes Polri sebanyak 84 kasus yang harus diselesaikan. Sedang yang di-SP3 sebanyak 7 kasus karena tak cukup bukti.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes RP Argo Yuwono didampingi kasubdit Tipikor, AKBP Sudamiran, Senin (7/12/2015) menegatakan, keberhasilan penyelesaiakn perkara tersrbut terhitung hingga 4 Desember 2015.

Dikatakan, dari 91 kasus yang berhasil terselesaikan seperti kasus bantuan sosial (Bansos) dan kasus proyek pengadaan barang dan jasa yang mendominasi kasus korupsi yang ditangani oleh penyidik korupsi Polda Jatim.

Modus operansi kasus Bansos seperti pemalsuan data penerima tidak sesuai dan pendistribusian uang tidak sampai pada sasaran. Sedang kasus proyek pengadaan barang dan jasa seperti proses lelang tidak sesuai dengan prosedur, realisasi pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan pengurangan volume pengadaan.

Dari hasil evaluasi, lanjut Kabid Humas, Polres yang banyak mengungkap kasus korupsi adalah Polres Jombang (6 kasus), Situbondo (4 kasus), Madiun (4 kasus), Tuban (4 kasus) dan Polres Bojonegoro (4 kasus). Meski dari Mabes Polri, setiap Polres ditarget 2 kasus korupsi yang harus diselesaikan. Kenyataannya Polres Polres itu bisa menyelesaikan di luar target yang diberikan oleh Mabes Polri.

Sementara kasus korupsi yang menonjol tahun 2015, yakni kasus Bawaslu Jawa Timur. Kasus penyimpangan dana hibah APBD Propinsi Jatim TA 2013. Modus operandi yang dilakukan merubah RAB tanpa persetujuan pemberi hibah, melaksanakan kegiatan dan pengeluaran uang tidak sesuai dengan peruntukannya, pengeluaran tidak didukung dengan bukti yang syah dan tidak menyetorkan silpa dan rekayasa dokumen kontrak serta dokumen pembayaran pengadaan barang dan jasa serta dokumen dokumen maupun uang senilai Rp 520.959.200.

Kasus itu melibatkan 10 tersangka antara lain berinisial AM, GS, IY dan MK, ini berkas perkaranya sudah P21 dan tahap 2. Sedang tersangka lain berinisial SV, SS dan AP tahan 1. Sementara yang sudah dilakukan pemberkasan melibatkan tersangka FF, AS dan RB.

Kasus itu mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 62.859.996.294. Sedangkan keuangan Negara yang dapat diselamatkan sebesar Rp 29.826.626.825. Sementara jumlah anggaran yang digunakan Rp 4.837.731.605. (mbah heru)

Foto: Kabid Humas Polda Jatim didampini Kasubdit Tipikor AKBP Sudamiran

Dugaan Korupsi Mebeler Sekolah, Polda Jatim Klarifikasi Kadindik Sidoarjo

10 Kabid humas 2TribratanewsJatim.com: Kasus dugaan korupsi senilai miliaran rupiah terkait mebeler bangku sekolah di Sidoarjo mulai diklarifikasi oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jatim.

Buktinya, Selasa (3/11/2015) Kepala Dinas Pendidikan (Kadis Pendidikan) Sidoarjo Mustain Baladan dipanggil penyidik untuk klarifikasi terkait laporan yang ditujukan kepadanya.
“Iya memang tadi pagi yang bersangkutan datang. Tapi sifatnya klarifikasi atas laporan,” jelas Kabid Humas Polda Jatim Kombes R.P. Argo Yuwonom kepada wartawan.

Terkait dengan hal itu, pihaknya masih melakukan klarifikasi lainnya termasuk terkait kerugian negara. “Sifatnya msih klarifikasi semua. Masih dicocokan lagi dengan pelapor, apa-apa saja kerugian negaranya,” lanjut Argo.

Informasinya, orang nomor satu di Dinas Pendidikan Sidoarjo ini menghadiri panggilan Subdit III Tipikor Ditreskrimus Polda Jatim dalam hal klarifikasi laporan dari salah satu LSM.

Dalam kasus yang pernah diselidiki Polres Sidoarjo pada 2014 itu diduga kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Penyidik saat itu sudah memeriksa bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Termasuk juga mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari beberapa sumber yang terkait laporan tersebut.

Waktu itu,  CV Karya Teknik selaku pemenang tender. Tapi diduga dalam pengerjaannya barang yang ada (mebeler berupa bangku sekolah) tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
CV Karya Teknik yang menjadi pemenang tender ternyata benderanya hanya dipinjam oleh kontraktor lain. Misalkan,  spesifikasi kayu jati pada bangku dialihkan dengan triplek motif jati. Kabarnya nilai pagu mebeler Rp 1. 522. 500. 000 dan nilai kontraknya Rp 1. 316. 790. 000. (mbah heru)

Foto: Kabid Humas Polda